Tuntutan 17+8, Apa saja? Simak penjelasannya

Table of Contents

Ilustrasi yang dibuat oleh AI

Pada akhir Bulan Agustus 2025, Indonesia mengalimi demo besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota Legislatif dan juga dipicu oleh beberapa anggota legislatif yang mengeluarkan stetmen yang melukai hati masyarakat. Gelombang pertama protes nasional pada 25 Agustus 2025 dimulai terutama sebagian demonstrasi menentang tunjangan "fantastis" yang diterima para anggota parlemen Indonesia. Meski aksi ini tidak memiliki tuntutan yang benar-benar baku, banyak di antara tuntutan para demonstran yang bervariasi tingkat ekstremitasnya. Tuntutan utama yang langsung disuarakan adalah pembatalan tunjangan perumahan baru sebesar Rp50 per bulan yang diterima oleh anggota legislatif di tingkat pusat. dan yang paling extrim adalah tuntutan untuk membubarkan parlemen.

dikutip dari wikipedia perumusan tuntutan di mulai Pada 1 September, dalam upaya menciptakan tuntutan yang terpadu di tengah protes yang terus berlangsung, sejumlah tokoh media sosial menerbitkan tuntutan 17+8 (dinamai sebagai penghormatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus), yang memuat 25 tuntutan yang ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintah. Tuntutan tersebut merupakan ringkasan dari 211 tuntutan berbeda dari organisasi masyarakat sipil serta pernyataan dari berbagai serikat akademik dan buruh, dan dirumuskan oleh figur publik Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta Firselly Utami, dan Jerome Polin.Menurut da Lopez, tuntutan tersebut dirumuskan hanya dalam waktu tiga jam.

Para penggagas 17+8 Tuntutan menggelar demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, membacakan seluruh tuntutan dan mengeluarkan ultimatum agar tuntutan tersebut dipenuhi. Dokumen yang memuat tuntutan tersebut kemudian diberikan kepada anggota Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan Rieke Diah Pitaloka dari PDI-P, yang berjanji akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen. Menanggapi kritik bahwa tenggat waktu 17 tuntutan tersebut dinilai terlalu cepat, Andovi da Lopez mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat Unjuk rasa RUU Pilkada, DPR mampu meredakan situasi dengan merevisi undang-undang hanya dalam satu malam, yang menunjukkan bahwa pemerintah dapat memenuhi 17 tuntutan tersebut jika mereka "benar-benar memiliki kemauan untuk melakukannya".

Lifemudah.com mengutip dari wikipedia akan melampirkan tuntutan yang disebut dengan tuntutan 17+8.

17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi pada 5 September 2025 dan delapan tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi pada 31 Agustus 2026. Tuntutan jangka pendek meminta tindakan segera dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, kepolisian, angkatan bersenjata, dan kementerian ekonomi, termasuk menarik militer dari peran sipil, mencabut revisi UU TNI 2025 (yang pengesahannya memicu gelombang protes pada Maret 2025), membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, menangguhkan tunjangan DPR, dan memastikan kondisi kerja yang adil. Tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural yang lebih luas, seperti audit dan reformasi DPR, merevisi undang-undang perpajakan dan anti-korupsi, desentralisasi fungsi kepolisian, menghapus peran militer dari fungsi sipil, dan memperkuat lembaga hak asasi manusia. Poin-poin dari tuntutan 17+8 meliputi:

Tuntutan Jangka Pendek

• Kepada Presiden Prabowo:
  • Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
  • Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
  • Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
  • Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
• Kepada Ketua Umum Partai Politik:
  • Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
  • Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
  • Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
• Kepada Kepolisian Republik Indonesia:
  • Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
  • Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
  • Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
• Kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia):
  • Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
  • Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
  • Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Kepada Kementerian Sektor Ekonomi:
  • Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
  • Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
  • Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan Jangka Panjang

• Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
  • Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
• Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
  • Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
• Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
  • Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
  • DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
• Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
  • DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
• TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
  • Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
• Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
  • DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
• Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
• Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
• Catatan : Tuntutan jangka panjang diberi tenggat sampai 31 Agustus 2026

Tuntutan 17+8 bukan sekadar rangkaian poin politik, melainkan wujud dari aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan menuju keadilan, demokrasi, serta kesejahteraan. Kehadirannya menjadi catatan penting bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan dan harus mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memahami isi, latar belakang, dan tujuan dari tuntutan ini, kita dapat melihat bahwa peran aktif masyarakat sipil sangat krusial dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pada akhirnya, keberhasilan tuntutan 17+8 akan sangat bergantung pada komitmen bersama—baik rakyat maupun pemimpin—untuk menjadikan demokrasi lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa.